by

JPU Kejari Tanjabbar Tuntut Terdakwa Proyek PLTMH Dinas ESDM 4 Tahun 6 Bulan Denda Rp 200 Juta

KUALATUNGKAL JAMBI Lj – Selasa (24/7) Jaksa Penuntut Umun (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah membacakan tuntutan hukuman dua orang terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan proyek PLTMH yang berlokasi di Desa Lubuk Lawas Kab. Tanjab Barat tahun 2013. Pada agenda sidang tuntutan ini, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah menghadirkan terdakwa, Masril.ST selaku PPTK Dinas ESDM Provinsi Jambi dan terdakwa Awaluddin selaku Kontraktor Pelaksana proyek tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Tri Joko,SH melalui Kasi Pidsus nya Ardhi Haryoputranto,SH,MH menjelaskan, memang benar hari ini Selasa (24/7) JPU Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah membacakan tuntutan terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan proyek PLTMH Dinas ESDM provinsi Jambi. Menurut dia, sidang tuntutan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor Jambi, dua orang terdakwa Masril.ST selaku PPTK Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Awaluddin selaku Kontraktor Pelaksana akan dihadirkan. “Terdakwa Masril.ST selaku PPTK Dinas ESDM provinsi Jambi dituntut 4 tahun dan 6 bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara, dan menghukum terdakwa Masril untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 186.115.749,05 (Seratus delapan puluh enam juta seratus lima belas ribi tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan. Sedangkan terdakwa Awaluddin dituntut pidana penjara selama 4 tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Menghukum terdakwa Awaluddin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 156.115.749,05 (Seratus lima puluh enam juta seratus lima belas ribi tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 bulan,” ungkap Kasi Pidsus via selulernya. Disisi lain, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat saat ini juga terus melakukan pengawasan kepada proyek proyek atau kegiatan lain yang menggunakan anggaran APBD dan APBN, jika melanggar dan melawan hukum pihaknya tidak segan segan untuk memperoses sesuai hukum atau aturan yang berlaku. “Terdakwa itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan proyek PLTMH di Desa Lubuk Lawas Kab. Tanjab Barat TA 2013 dengan total anggaran Rp 1.3 Milyar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.372.231.499,10,” timpalnya kemarin sembari mengatakan terdakwa melanggar pasal primer pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huru b UU nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat ( 1) ke-1 KUHP. Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU nomorr 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat ( 1) ke-1 KUHP.(IS)

admin

REDAKSI LINGKAR JAMBI

Pemimpin Perusahaan : Arjun Supriadi
Pimpinan Redaksi : Ikmal Mardiansyah, S.Sos
Redaktur Pelaksana : Iskandar Dinata
Staf Redaksi : Robby Cahyadi cs
admin

Comment

Berita Berikutnya