mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Penghobi Hidroponik bersama Polres Tanjabbar berikan Sayuran Segar Pada Pasien Isolasi Covid-19 Bupati Safrial Ingatkan PNS dan Honorer Jaga Netralitas Dalam Pilkada SKK Migas Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Home / Berita / Peristiwa / Tanjab Barat

Rabu, 12 Agustus 2020 - 15:35 WIB

APDB-P Belum Dibahas, Proyek di RKA diduga Sudah Dijajakan

KUALATUNGKAL,Lj – Satu lagi bukti banyaknya kejanggalan pelaksanaan pembangunan menggunakan APBD Kabupaten Tanjab Barat.

Setelah bertahun-tahun diterpa isu bayangan mafia proyek, negeri serengkuh dayung serentak ke tujuan kembali gaduh lantaran kabar jual beli proyek.

Bahkan, dalang atau pelaku utama mafia proyek tersebut diduga berani mengutus makelar mengeluarkan bukti kuitansi perjanjian dengan materai untuk inden atau pemesanan proyek.

Tujuanya jelas, perjanjian dikeluarkan dengan alasan meminta bayaran di awal atas potongan fee proyek.

“Beberapa rekanan ragu untuk memberikan setoran fee untuk proyek APBD P ini, dikarenakan kondisi apakah ada atau tidak proyek nya, dibahas saja belum RKA sudah keliling dibawa,” ujar Mardi, salah satu warga ibukota Kualatungkal, Rabu (12/8).

Baja Juga  H. Sjafril Simamora Dipercaya Pimpin Percasi Tanjab Barat Periode 2020-2024

Menanggapi persoalan yang terjadi, Ketua Gapensi Kabupaten Tanjab Barat, Abdurrahman Jamalia mengaku tak bisa berbuat banyak.

Menueurtnya, transaksi yang dilakukan secara ilegal biasanya tidak meninggalkan barang bukti sehingga sulit diselesaikan secara jalur hukum.

Meski mendengar banyak keluhan soal jual beli proyek dengan pungutan pembayaran fee di awal, namun secara pribadi Abdurrahman mengaku belum pernah ditawari langsung.

“Itu masih kabar burung, yang jelas belum sampai ke saya. Kalau selentingan memang dengar,” ujar Abdurrahman, Rabu (12/8).

Baja Juga  SKK Migas-PetroChina Serahkan Bantuan Covid-19 Tahap Ketiga

(

Secara pribadi, ia juga mengaku kesulitan memenuhi tuntutan dan permintaan kesejahteraan 70 anggota Gapensi lantaran tidak memiliki kewenangan soal pengaturan maupun penunjukan pelaksanaan kegiatan APBD Tanjab Barat.

“Saya selaku ketua, belum ada dapat pekerjaan. Tapi kalau memang tujuanya untuk kepentingan orang banyak, itu tidak masalah,” papar Abdurrahman dengan nada suara tertahan.

Namun, pihaknya berharap agar keberadaan mafia dan para anteknya bisa diminimalisir dengan cara mengembalikan kewenangan kepada pihak Dinas.

“Seharusnya kewenangan diserahkan kepada Dinas. Jadi bisa dilakukan secara profesional dan proporsional. Karena mereka-lah yang sudah mengetahui rekam jejak rekanan,” pungkasnya. (Vin/*)

Share :

Baca Juga

Advetorial

Bupati Tinjau Halte Sungai di Desa Serindit Kec Pengabuan

Berita

Kapolda dan Bupati Masna Deklarasi Kampung Tangguh Narkoba

Berita

Pemkab Gelar Rapat Dengan Nelayan dan Pengusaha Udang Ketak

Berita

Saka Bakti Husada Bagikan Disinfektan Gratis Untuk Masyarakat

Advetorial

Bupati Safrial Tegaskan OPD Kerja Keras Menuju KLA Tanjab Barat

Berita

Selamat dan Sukses Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Advetorial

Bupati bersama Ketua TP PKK Tanjab Barat Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Lansia di Bram Itam

Advetorial

Bupati Tanjab Barat Mengajak OPD Berinovasi Membangun Daerah