mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Penghobi Hidroponik bersama Polres Tanjabbar berikan Sayuran Segar Pada Pasien Isolasi Covid-19 Bupati Safrial Ingatkan PNS dan Honorer Jaga Netralitas Dalam Pilkada SKK Migas Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Home / Tak Berkategori

Senin, 23 September 2019 - 00:15 WIB

Dinas PUPR Tanjab Barat Gelar MoU dengan Kejari Tanjung Jabung Barat Berlangsung Hikmad

KUALATUNGKAL Lj – Kamis pagi (19/9/19) sekitar pukul 09.00 WIB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjab Barat menandatangani kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. MoU ini dilakukan oleh Dinas Pemerintahan Kabupaten Tanjab Barat ini terkait Bidang Perdata dan Tata Usaha Negera (Bidang Datun red) Kejari Tanjung Jabung Barat, berlangsung hikmad. Kesepakatan bersama tersebut berhasil dilakukan, setelah adanya penandatanganan kedua belah pihak antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjab Barat dengan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Trijoko,SH dalam sambutan mengucapkan terimakasih atas kesepakatan bersama yang telah dibuat pihak Pemerintah Tanjab Barat yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah mempercayai kita Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat untuk bekerjasama. Dijelaskan dia, kesepakatan bersama ini termasuk pada fungsi atau tugas Kasi Datun sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.”Perlu diketahui juga kesepakatan bersama yang kita lakukan didaerah Tanjab Barat ini merupakan tindak lanjut, dimana Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi juga melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kepala Dinas PUPR Jambi dengan Kejati Jambi terkait bidang perdata dan tata usaha negara ini juga,” ungkap Kajari Trijoko, Kamis (19/9/19). Dengan adanya penandatanganan kesepakatan bersama ini, Kajari menghimbau agar pihak Dinas PUPR Tanjab Barat tidak perlu ragu lagi untuk meminta bantuan hukum kepada Kejari Tanjung Jabung Barat terkait bidang perdata dan tata usaha Negara jika dibutuhkan.”Saya berharap dengan kesepakatan bersama yang sudah kita tandandatangani ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, kedepannya sesuai harapan kita bersama,” sebut pria berteman tidak memandang latar belakang tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Tanjab Barat Ir.H.Andi Ahmad Nuzul juga mengatakan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat yang sudah menerima pihaknya untuk melakukan kesepakatan bersama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan adanya kerjasama itu, tentu dia mengharapkan kegiatan Pemerintah Daerah yang dikerjakan jika terbentur dengan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara agar dapat dibantu.”Alhamdulillah kami merasa sangat bangga dan berterimakasih banyak kepada bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat dan Jajarannya yang sudah menerima kita untuk melakukan kesepakatan bersama di tahun 2019 tersebut,” ungkap Kadis PUPR dalam sambutannya kemarin. Andi juga berharap, setelah terjalin kesepakatan bersama ini, kedepan diminta pihak Kejaksaan dapat menegur jika anggota nya kekeliru dalam bekerja dan jangan sampai melawan hukum.”Kita harapkan pihak Kejaksaan ini bisa memberikan bantuan hukum kepada kami Dinas PUPR jika memang ada yang salah dalam bekerja tolong kami ditegur,” timpalnya. Sembari, Kasi Datun Kejari Tanjung Jabung Barat Heri Susanto,SH,MH mengaku benar jika tugas dan fungsi kita di bidang perdata dan tata usaha negara (Pengacara Negara red) untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan perundang undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat. Berbicara payung hukum pengelolaan aset didaerah tentu juga sudah diatur sesuai perpres nomor : 71/2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Sedangkan Perpres nomor : 38/2015 tentang kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Adapun infrastruktur yang dapat dikerjasamakan (Pasal 5) infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial meliputi, infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumberdaya air dan irigasi, infrastruktur air minum dan infrastruktur lain yang ada yang tidak dapat disebutkan satu persatu.”JPN dapat mendampingi dalam kapasitas memberikan LO, memberikan LA, pendampingan, SKK (Litigasi/Non Litigasi),” timpal Kasi Datun Heri Susanto, ditemui diruang kerjanya kemarin. Terlihat hadir pada acara tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Para Kasi dan Kasubag Bin Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, Para Kabid serta Kasi Dinas PUPR Kabupaten Tanjung Jabung Barat.(IS/Adv)

Share :

Baca Juga

Berita

Menuju WBK dan WBBM, Kantor PN Klas II Kuala Tungkal Bagikan Stiker Gratis dan Pasang Spanduk

Berita

Kejari Tanjung Jabung Barat Siap Jalankan Program Jaksa Agung

Pilkada 2020

Cawabup No Urut 2 Siraturahmi ke Nipah Panjang

Berita

Pengurus SMSI Muaro Jambi Resmi Terbentuk

Berita

Pencegahan Covid-19 ,Jajaran Polres Muaro Jambi,Koordinasi dengan RSUD Ahmad Rifin

Berita

Wartawan Bungo Dikeroyok Saat Liputan, SMSI Minta Polisi Tangkap Pelaku

Bisnis

Carrageenan: Sustainability From Farm to Table

Berita

DPRD Muaro Jambi Sambut Kunker DPRD Batanghari