mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Penghobi Hidroponik bersama Polres Tanjabbar berikan Sayuran Segar Pada Pasien Isolasi Covid-19 Bupati Safrial Ingatkan PNS dan Honorer Jaga Netralitas Dalam Pilkada SKK Migas Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Home / Berita / Kota Jambi / Pemerintahan / Tanjab Barat

Sabtu, 13 Maret 2021 - 16:06 WIB

Gapensi Tanjab Barat Segera Surati Bupati, Proyek PL Sudah Kontrak Tak Bisa Cair 30 Persen

p-Wakil Gapensi Zulfahmi :Ini tentu melanggar hukum yang berlaku pencairan uang 30% itu merupakan hak dari para rekanan yang mendapat kontrak, kerena pencairan uang 30% itu juga tertuang dalam peraturan Persiden (PPRES) 70 demikian juga perubahannya, pencairan uang 30% itu diatur dalam peraturan.
KUALATUNGKAL Lj – Pembatalan proyek penunjukan langsung (PL) dan Pemilihan Langsung (PML) terancam melanggar aturan hukum yang berlaku. Pasalnya, proyek penujukan langsung (PL) yang telah dikontrakan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Tanjung Jabung Barat sejak dari bula kemarin, hingga kini belum bisa mencairkan uang muka 30 persen. Lantas jika Gapensi Kabupaten Tanjung Jabung Barat angkat bicara masalah tersebut. Wakil Ketua Gapaensi Tanjab Barat Zulfahmi kepada awak media mengatan,karena banyaknya laporan yang diterima dari anggota Gapensi. Dalam hal laporan itu mengenai, ada kontrak pekerjaan yang terhenti, pekerjaan konstruksi masalah paket PL yang tidak dicairkan uang muka dan juga ada proses paket lelang PML yang sampai detik ini masih terhambat atau terhenti. Terkait hal tersebut, lanjut dia maka maka Gapensi Tanjab Barat telah melakukan rapat internal bersama ketua Gapensi dan para anggota.”Ketua Gapensi mendengarkan permasalahan sebenarnya yang terjadi dilapangan, beberapa rekanan yang mendapat kontrak pekerjaan PL maupun rekanan yang ikut proses pelelangan, dimana permasalahannya kontrak sudah berjalan uang muka tidak bisa dicairkan, terus adanya atau isu-isu dari dinas terkait maupun juga lingkungan sekitar yang mengatakan akan ada pembatalan terhadap paket paket yang sudah dikontrakkan ataupun yang sedang berjalan lelang,” ujar Zulfahmi Jum,at (12/03/21) kemarin. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Gapaensi Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan beberpa langkah yaitu melakukan mediasi melalui surat kepada Bupati Kabupaten Tanjab Barat.”Untuk pekerjaan yang kontrak nya telah dikontrakkan secara sah dan resmi itu sudah memenuhi standar peraturan undang undang, dan Dinas Perkim segera untuk menjalankan ini karena sesuai dengan visi misi Pak Bupati terpilih yang sudah duduk saat ini untuk mengejar target pembangunan secara maksimal dalam waktu 99 hari dan ini sangat kami dukung untuk melakukan percepatan proses pembangunan,” tegasnya. Gapensi kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat menyayangkan jika terjadi pembatalan atau penundaan karena hal sepele ini, tentu ini akan melanggar aturan yang berlaku.”Ini tentu melanggar hukum yang berlaku pencairan uang 30% itu merupakan hak dari para rekanan yang mendapat kontrak, kerena pencairan uang 30% itu juga tertuang dalam peraturan Persiden (PPRES) 70 demikian juga perubahannya, pencairan uang 30% itu diatur dalam peraturan itu untuk menunjang kinerja usaha kecil dan meningkatkan perekonomian usaha kecil,Jadi Dinas Perkim harus memperhatikan ini,bukan untuk kepentingan peribadi dan atau kepentingan orang lain,hingga rekanan dirugikan,” tandas Zulfahmi. Sembari Ketua Gapensi Tanjab Barat A.Rahman Jamalia juga menyayangkan sikap oknum Dinas Perkim Tanjab Barat yang dalam hal ini masih tebang pilih tentang pembayaran uang muka 30 % tersebut. Tentu ada apa ini?. Dimana yang mereka bayarkan, yang mana diketahui oleh anggota dia ada Delapan (8) pekerjaan Paket PL Dana APBD 2021 sudah dibayarakan oleh Dinas Perkim Tanjab Barat tersebut, dan itu juga diakui oleh Peltu Kadis Dinas Perkim Yon Hery. “Memang ada delapan (8) perusaahan yang sudah dibayar kan uang muka 30% tersebut, nah jika itu bisa kenapa yang lain tidak tolong diperjelas, sehingga tidak menimbulkan kisruh seperti ini, karena waktu terus berjalan dan kontak itu ada limit waktu,jadi Dinas Perkim Itu jangan Pimplan membuat stekmen yang kita duga tidak jelas sehingga membuat Rekaana akan merugi dan dikejar waktu,” timpalnya dengan keras.(IS)

Baja Juga  Sekda Agus Sanusi Membuka Acara KLHS RPJMD

Share :

Baca Juga

Berita

Pasien OTG Covid-19 Muaro Jambi Stres, Pelayanan Kesehatan RSUD A.Ripin Dinilai Buruk

Berita

Lagi, Pidsus Kejari Tanjung Jabung Barat Selamatkan Ratusan Juta Rupiah Uang Negara

Berita

Cabul Anak Dibawah Umur, Pelatih Bola Terancam 15 Tahun Penjara

Advetorial

Sambut Audiensi PPDI, Bupati Tanjab Barat Harap Bisa Sinergi Bangun Desa

Berita

Pemkab minta da’i Dan Guru Tahfiz Jadikan Muaro Jambi Kota Santri

Berita

DPRD Muaro Jambi Pantau Penanganan Covid-19 di Jaluko

Berita

Cegah Penyebaran Covid-19, SKKMigas-PetroChina Berikan Bantuan dan Lakukan Disinfeksi di Tanjabbar

Advetorial

Pimpin Apel Gabungan Pendisiplinan Protokol Kesehatan, Bupati Minta ASN Jadi Contoh