mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Penghobi Hidroponik bersama Polres Tanjabbar berikan Sayuran Segar Pada Pasien Isolasi Covid-19 Bupati Safrial Ingatkan PNS dan Honorer Jaga Netralitas Dalam Pilkada SKK Migas Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Home / Berita / Kesehatan / Kriminal / Pemerintahan / Pendidikan / Tanjab Barat

Rabu, 29 Juli 2020 - 08:19 WIB

Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Marak, Dewan Akan Panggil Dinas Terkait

KUALATUNGKAL-Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Tanjab Barat mendapat perhatian khusus dari DPRD Tanjabbar. Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan DPRD Tanjabbar, Dedi Hadi menyatakan peran orang tua dan masyakarat sangat penting dalam mencegah kasus-kasus serupa.

 

“Pendidikan dan keselamatan anak bukan hanya tanggung jawab sekolah, orang tua dan masyakarat sekitar tempat tinggal perannya lebih dominan,”ungkap Dedi.

 

Kasus teranyar yaitu dugaan pemerkosaan terhadap tiga orang anak dibawah umur yang terjadi di kawasan Wisata Bukit Batu Kecamatan Batang Asam Tungkal Ulu Kabupaten Tanjab Barat

 

Baja Juga  Selamat dan Sukses Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Pria yang juga Ketua DPD AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia) Tanjabbar ini berjanji akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk membahas hal ini.

“Kalau kami dari DPRD Tanjabbar, karena kami bagian pemerintah daerah, kami akan panggil dan sampaikan ke dinas terkait seperti ¬†Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terkait hal ini,” terangnya.

Politisi Partai Golkar ini memaparkan, saat ini Kabupaten Tanjabbar juga sudah memiliki Perda tentang rencana pembangunan kepariwisataan, dimana dalam Perda tersebut sudah diatur tentang penyelenggaraan tempat wisata.

“Bagaimana penyelenggaraan tempat wisata, standar keamanan dan kenyamanan harus dipenuhi. Apalagi untuk anak-anak. Kalau tidak bisa memenuhi standar sesuai Perda, kita sarankan pemerintah daerah untuk ditutup saja,”tukasnya.

Dia juga enggan menyalahkan aparat penegak hukum atau ASN bila ada kasus serupa terjadi. Hal itu karena, jumlah mereka tidak sebanding dengan masyarakat yang ada.

“Tugas penegak hukum yakni menciptakan rasa aman, menindak saat ada pelanggaran. Bagaimana kita semua dijamin semua oleh penegak hukum. Lalu sarana pra sarana dan jalanan umum harus lebih terang khususnya area tempat bermain anak,” pungkasnya.(*/vin)

Share :

Baca Juga

Advetorial

Bupati Anwar Sadat Membuka Resmi Musyawarah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke V Tahun 2021

Berita

Hari Ini, Listrik Pelanggan PLN Padam Total Adanya Pekerjaan Perubahan Konstruksi TM

Berita

PLT BPBD Digantikan Oleh Firdaus

Advetorial

Bupati Resmikan Pondok Pesantren Bantuan SKK Migas

Advetorial

Bupati UAS Sebut Tiga Kecamatan Segera Berlistrik

Berita

Geger, Hampir Se Kecamatan Senyerang Masyarakat Berikan Dukungan Mulyani-Amin

Berita

Bapenda Gencar Tagih Pajak PBB-P2 Kepada Wajib Pajak Potensial 

Advetorial

Bupati bersama Wabup Hadiri Rakor di Provinsi Jambi