mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Penghobi Hidroponik bersama Polres Tanjabbar berikan Sayuran Segar Pada Pasien Isolasi Covid-19 Bupati Safrial Ingatkan PNS dan Honorer Jaga Netralitas Dalam Pilkada SKK Migas Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Home / Advetorial / Berita / Kota Jambi / Pemerintahan / Tanjab Barat

Sabtu, 29 Februari 2020 - 04:24 WIB

Kepala Bapenda ‘Warning’ SPPT PBB-P2 Tahun 2020 Sudah Terbit, Masyarakat Bisa Dapatkan Segera

KUALATUNGKAL Lj – Kepala Bapenda Tanjab Barat telah mewarning kepada masyarakat bahwa SPPT PBB-P2 tahun 2020 telah terbit. Maka masyarakat bisa dapatkan segera di Kantor Lurah/Kepala Desa dan Ketua RT. Hal ini dikatakan Kepala Bapenda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yon Heri,SP.ME kemarin, ditemui media ini diruang kerjanya.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan data real luas lahan pertanian dan non pertanian yang bisa ditetapkan sebagai objek pajak masih terdapat potensi seluas 117.769 atau 57, 22 % dari jumlah keseluruhan. Lanjut dikatakannya, hasil dari SPPT PBB-P2 ini juga merupakan salah satu upaya untuk membantu percepatan pembangunan daerah Tanjab Barat agar bisa lebih maju lagi.”Terkait upaya untuk meningkatkan pengelolaan PBB-P2, pak Bupati kemarin itu juga mengingatkan Pemkab harus melibatkan Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai kepada RT, hal ini karena pajak PBB-P2 merupakan pajak yang terbanyak jumlah wajib pajaknya dibandingkan dengan pajak daerah lainnya,” kata pria murah senyum itu. Selain itu juga, Pemerintah Kecamatan juga sangat penting dalam hal pengelolaan PBB-P2 tersebut. “Saya minta kepada kepala desa dan lurah beserta RT, SPT PBB-P2 itu harus diantar kerumah rumah wajib pajak, jangan ditumpuk dikantor Desa atau Kantor Lurah,” timpal Bupati kemarin saat membuka rakor Intensifikasi PBB-P2 serta lounching Penyerahan SPPT PBB-P2 tahun 2020 kemarin di Gedung Balai Pertemuan Pemkab Tanjab Barat. Menurutnya, untuk memanfaatkan potensi potensi tersebut masih terkendala seperti identitas kepemilikan lahan yang sulit terakses melalui data terpadu pertanahan, dan pemilik lahan yang tidak berdomisili dalam Desa atau Kelurahan setempat serta masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sebagai objek pajak.”Untuk itu, kita selalu memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak terkait pendaftaran dan pembayaran pajak, salah satunya melalui kerjasama dengan perbankan dan kantor pos,” ujarnya.”Selain itu,  juga melalaui kemajuan teknologi perbankan,  sehingga pembayaran PBB-P2 bisa lewat aplikasi elektronik banking,” tambahnya.(IS)
Baja Juga  Dewan Cam TAPD Tidak Memahami Dalam Menentukan Pagu Anggaran Dinas

Share :

Baca Juga

Berita

Dewan Tegaskan Dinas PUPR Agar Tepat Waktu Kerjakan Pembangunan

Berita

Bupati Masnah Hadiri Pelantikan Pengurus PMI Muaro Jambi

Berita

DPRD dan Bupati Tanjabbar Sepakat Tolak Hasil Koordinasi Tapal Batas

Advetorial

Wabup Hairan Hadiri Rakor Komda Lansia

Advetorial

Bupati Hadiri Rapat Paripurna Pertama DPRD Tanjab Barat

Berita

Perkantoran Bupati Muarojambi Di semprot disinfektan

Berita

Ketua DPRD Muaro Jambi Hadiri Penutupan Turnamen Bola Kaki P3KS CUP

Berita

Dapat No 3, Muklis Sebut Simbol Pemersatu