mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Penghobi Hidroponik bersama Polres Tanjabbar berikan Sayuran Segar Pada Pasien Isolasi Covid-19 Bupati Safrial Ingatkan PNS dan Honorer Jaga Netralitas Dalam Pilkada SKK Migas Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Home / Bisnis / Ekonomi / Finansial / Fintech

Minggu, 20 Desember 2020 - 17:16 WIB

SIAP MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT MUNGKINKAH

Inovasi transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) sebagai dampak era industri 4.0, menghadirkan Istilah online shop, Cash on Delivery (CoD), electronic cash, e-wallet, mulai akrab terdengar di telinga kita.
Menurut Sunarto (2009) e-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik, perdagangan berbagai barang dan jasa, pelayanan serta pemberian informasi yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk didalamnya sistem marketplace.
Marketplace pertama kali muncul pada tahun 1995 di Amerika dengan munculnya Amazon dan eBay. Saat itu juga sudah mulai bermunculan pembayaran digital yang semakin memudahkan dalam pembayaran digital, salah satunya pada tahun 1998 PayPal muncul. Bergeser ke Negara Asia tahun 1999, Jack Ma meluncurkan Alibaba yang menjadi marketplace pertama di Asia.
Industri online marketplace menjadi salah satu industri besar di Indonesia, bahkan sudah mendapatkan pendanaan dari investor. Ada beberapa marketplace di Indonesia yang sudah mendapatkan predikat unicorn dengan valuasi lebih dari 1 milyar dollars yaitu Toko Pedia, Bukalapak, Lazada Indonesia, Shopee, blibli, JI.ID, Bhineka dan untuk level dibawahnya ada olx , salestok, elevania dan lain sebagainya.
Tema kebijakan fiskal tahun 2020 “Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Melihat perkembangan marketplace di Indonesia berkembang pesat, pemerintah mulai berinovasi mengadopsi e-commerce dalam rangka penyediaan barang dan jasa melalui uang persediaan, dengan tetap mematuhi kaidah peraturan perundang-undangan belanja negara.
DJPb menginisiasi lahirnya inovasi digital dalam rangka menghadirkan efektivitas dan efisiensi belanja negara serta untuk menjawab tuntutan dan tantangan di era industri 4.0 dalam pengelolaan kas negara.
Marketplace adalah website atau aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi proses jual beli antara penjual dan pembeli pada satu tempat. Marketplace memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional, dimana pemilik marketplace hanya menyediakan tempat dan sistemnya saja.
Sistem  marketplace  merupakan sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pemesanan barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Sedangkan digital payment adalah pembayaran dengan mekanisme pemindah bukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace.
Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2018, saldo kas bendahara pengeluaran yang merupakan sisa UP yang belum disetor, mencapai lebih dari 285 milyar. sedankan saldo kas bendahara tahun 2019 mencapai lebih dari 234 milyar. Diharapkan melalui implementasi sistem marketplace dan Digital Payment pada satker dapat menunjang likuiditas dan efisiensi kas negara.
Ekosistem digital payment pada marketplace bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara dan menyediakan multisided platform kepada pembeli, penjual, perbankan, pemerintah, auditor dan untuk kepentingan riset.
Dengan demikian, sistem marketplace mempunyai dampak positif berlipat ganda dengan banyak pihak yang akan mendapatkan manfaat  marketplace secara keseluruhan  (network effect). Untuk menjamin keamanan, sistem marketplace  yang bersifat  government to business (G2B) ini harus patuh pada undang-undang terkait dengan belanja negara.
Agar program ini ter implementasi dengan baik, DJPb menggandeng sektor perbankan melalui bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara). Untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional sehari-hari di lingkungan Kementerian/Lembaga (closed loop), Himpunan Bank Milik Negara telah menyediakan ekosistem layanan digital catalogue dan pembayaran secara daring yaitu BRI dengan GovStore, Bank Mandiri dengan Blanja Mandiri, dan BNI dengan DIGIPro dapat diakses dalam satu genggaman tangan (mobile application).

Baja Juga  Sekda Sampaikan Nota Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2020 Berlangsung Lancar

Marketplace, Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Cash Management System (CMS).
Melalui marketplace satuan kerja dapat melakukan belanja keperluan sehari hari perkantoran yang dibiayai oleh APBN dan dapat memilih cara pembayaran bisa melalui KKP atau melalui Cash Management System (CMS) dalam pengelolaan anggarannya. Jika memilih cara bayar via Cash Management System (CMS) melalui rekening virtual. Selanjutnya, pembayaran melalui marketplace, bank melakukan pembayaran secara langsung ke rekening giro penyedia barang/jasa dan mengirim bukti pembayaran  tersebut kepada satuan kerja melalui marketplace.
Keuntungan dari marketplace, bukti pungut pajak dan surat setoran pajak dapat diakses langsung oleh vendor melalui marketplace tanpa harus meminta dokumen tersebut dari bendahara pengeluaran.
Banyak manfaat dari penggunaan Uang Persediaan melalui sistem marketplace dan digital payment ini. Diantaranya yaitu, (1) bagi satker adanya efisiensi dan integrasi dalam proses pengadaan, pembayaran, perpajakan, dan pelaporan sehingga lebih simpel. (2) Sektor perbankan mendapatkan pasar baru kredit dan layanan bagi targeted  segment. (3) Vendor mendapatkan manfaat berupa kepastian pembayaran dan peluang  menjadi rekanan bagi satker menjadi lebih luas. (4) Bagi auditor dan Direktorat Jenderal Pajak dapat mengurangi potensi fraud, e-audit, dan memastikan kepatuhan wajib pajak. (5) Manfaat bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah dapat meningkatkan efisiensi manajemen likuiditas, perencanaan kas yang efektif dan memperoleh data analytics.
Kuala Tungkal. Uji coba Marketplace masih sebatas K/L dilingkup Ditjen Perbendaharaan. Sedangkan implementasi marketplace kepada Satker Kementrian/Lembaga baru dilaksanakan secara piloting. Uji coba tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2019, sampai sekarang sudah memasuki tahap keempat
Transaksi yang dilakukan melalui marketplace s.d. per September 2020 sebanyak 994 transaksi dengan nominal Rp. 2.210.482.538 yang dilakukan oleh 217 satuan kerja Ditjen Perbendaharaan dilingkup Pusat maupun daerah.
Sebagai lanjutan uji coba penggunaan marketplace diluar Ditjen Perbendaharaan, telah ditetapkan 241 satuan kerja pada uji coba tahap ke IV, mulai berlaku 1 Oktober 2020.
No

Marketplace Menguntungkan Usaha Mikro Kecil Menengah
Satu hal sebagai catatan bahwa instrumen keuangan digital perbankan sampai saat ini dirasakan masih sangat terbatas mengakomodir e-commerce disebabkan masih minimnya mechant yang terafiliasi kedalam sistem yang disediakan perbankan. Ditambah prosedur perbankan yang biasanya mensyaratkan dengan rigid terkait hal tersebut sehingga usaha mikro (non-bankable) tidak mampu bertindak sebagai mechant yang terdaftar.

Upaya mendorong usaha mikro kecil menengah sebagai vendor dengan memanfaatkan marketplace tersebut menghadapi tantangan, dengan masih banyak pelaku UMKM yang belum familiar, enggan dan takut menggunakan teknologi.
Padahal barang/jasa yang dibutuhkan dalam konteks operasional pemerintah sangat dekat dengan usaha mikro dan kecil. Untuk itu Bank diharapkan berperan aktif untuk mengajak UMKM sebagai vendor ikut bergabung dalam sistem marketplace, melalui sosialisasi, perekrutan, pendampingan kepada UMKM binaan agar menjadi peserta sebagai vendor dalam sistem marketplace yang dikembangkan bank. Selain itu memberikan kemudahan layanan kepada UMKM yang akan membuka rekening giro/tabungan baru untuk ikut sebagai vendor.

Baja Juga  Kembangkan Produksi Kopi Liberika Tungkal, Bupati Safrial MoU dengan UNJA

KPPN Kuala Tungkal selaku mitra kerja Bank telah melakukan langkah langkah strategis, melalui kegiatan FGD KKP dan implementasi Marketplace serta digital payment pada bulan November 2020. FGD dilaksanakan dengan mengundang Satker dan bekerja sama dengan salah satu bank Himbara sebagai narasumber. Koordinasi dan komunikasi dilakukan juga dengan Bank Himbara Kuala Tungkal. Hasil FGD dan koordinasi, sepakat akan melakukan pendekatan secara persuasif dengan UMKM yang menjadi mitra kerja satker untuk menjadi vendor di aplikasi marketplace masing-masing bank.

Uji coba tahap IV marketplace dan digital payment dilaksanakan pada bulan Oktober Satker diluar DJPb yaitu KPP Pratama Kuala Tungkal. Transaksi belanja keperluan sehari hari perkantoran melalui marketplace baru dilakukan oleh KPPN Kuala Tungkal pada bulan november 2020. Jumlah transaksi belanja masih relatif kecil dibandingkan dengan pagu DIPA belanja barang.

Potensi Marketplace di Kuala Tungkal 2021
Perkembangan terkini, untuk mempermudah pelaksanaan sistem marketplace dan digital payment pada satker, sedang dilakukan pembahasan terkait penggunaan rekening giro perseorangan pada ekosistem marketplace pemerintah. Ke depan, sistem marketplace akan terkoneksi  dengan SAKTI pada user pemesan untuk mendapatkan konfirmasi ketersediaan dana serta adanya penambahan fitur approve encumbrance/blok dana pada user PPK. Fitur tracking posisi pengiriman barang dan unsur biaya kirim (service charge) akan pula ditambahkan dan otomatisasi dalam sistem perbankan juga ada penambahan fitur untuk perhitungan pajak UMKM yang mendapatkan surat ketetapan  pajak 0.5 % dari Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini dilakukan dalam rangka  menyederhanakan proses pembayaran sehingga bendahara pengeluaran tidak perlu mengunduh file tagihan pada sistem marketplace untuk diunggah pada CMS.

Pagu DIPA Satker Lingkup KPPN Kuala Tungkal untuk tahun 2021 mencapai 284 milyar dapat menggunakan sistem marketplace dalam belanja barang keperluan sehari hari perkantoran. Dari tabel dibawah Satker mitra kerja KPPN Kuala Tungkal sebanyak 34 satker , memiliki potensi menggunakan sistem marketplace.

implementasi marketplace dan digital payment merupakan inovasi belanja keperluan sehari hari perkantoran melalui APBN, pilihan belanja dan memudahkan dalam praktek pengelolaan keuangan negara, yang memberikan manfaat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara.
Melihat jumlah transaksi, nominal transaksi, serta tingkat partisipasi yang belum optimal, perlu adanya koordinasi dengan satker yang ikut uji coba, mengajak lebih banyak vendor untuk bergabung dalam marketplace dengan pihak bank Himbara setempat, serta memberikan pemahaman keunggulan dan kemudahan yang akan didapat oleh vendor dengan menggunakan sistem marketplace.

Mari kita manfaatkan sistem marketplace agar pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik.(Dina Andrini/KPPN Kuala Tungkal)

Share :

Baca Juga

Ekonomi

How One Furniture Manufacturer Goes ‘Beyond Sustainability’

Energi

Did You Know Your Eye Makeup Could Be Making You Sick?

Berita

Kemenko Polhukam RI Usulkan Bentuk Tim Gabungan untuk Tangani Sumur Ilegal

Berita

Eksplorasi West Penyu Berhasil Temukan Cadangan Gas

Bisnis

SKK Migas-PetroChina Jabung Terima Apresiasi Bulan K3

Berita

Wakil Walikota Jambi Apresiasi Program CSR Pertamina EP Jambi Field

Berita

PENYALURAN BLT DD TAHAP III TERHADAP KPM 61 KK WARGA MARGO RUKUN SUKSES DILAKSANAKAN

Berita

SKK Migas – KKKS PetroChina Salurkan Tabung Oksigen ke Pemprov Jambi untuk Penanganan Covid-19