mgid.com, 522897, DIRECT, d4c29acad76ce94f
Penghobi Hidroponik bersama Polres Tanjabbar berikan Sayuran Segar Pada Pasien Isolasi Covid-19 Bupati Safrial Ingatkan PNS dan Honorer Jaga Netralitas Dalam Pilkada SKK Migas Percepat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Home / Berita / Kota Jambi / Nasional / Pemerintahan / Tanjab Barat

Selasa, 28 Januari 2020 - 12:38 WIB

Wabup Amir Sakib Mengikuti Workshop Bawaslu RI

KUALATUNGKAL Lj – Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Amir Sakib mengikuti Workshop Penerapan Pasal 71 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI, yang dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (28/1/2020). Kegiatan ini langsung dihadiri oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Drs. Kamal Malik M.Si, Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Petalolo dan Fristz Edwar Siregar, Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto, Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. H. Irwan Prayitno dan sejumlah Bupati/Walikota SE-Sumatera. Dalam Workshop tersebut Bawaslu RI menjelaskan secara detil perihal Pasal 71 dalam Undang-undang No.10 Tahun 2016 tersebut kepada seluruh Kepala Daerah di Sumatera yang akan menggelar Pilkada pada tahun ini. Diantaranya yang cukup penting adalah tentang Pasal 71 Ayat (2) melarang Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Selain itu, Bawaslu juga jelaskan Pasal 71 Ayat (3) terkait larangan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Bawaslu tegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), akan dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Ditemui usai kegiatan, Wakil Bupati, Amir Sakib mengaku sangat setuju dan siap mematuhi peraturan yang ditetapkan Bawaslu RI tersebut. Amir Sakib juga mengatakan Pemkab Tanjab Barat tentunya akan konsisten mematuhi serta menjalankan peraturan Undang-Undang tersebut.“Kita (Pemkab Tanjab Barat red) tentu sangat konsisten mengikuti aturan yang ditetapkan Bawaslu ini,” tukasnya.(IS)

Baja Juga  BREAKING NEWS , Apif tsk ??? Aktivis Jambi Telanjang Dada Virtual

Share :

Baca Juga

Advetorial

Hadiri Haul di Pembengis, Wabup Ajak Masyarakat Teladani Ulama

Berita

Breaking news // Sijago Merah Menggamuk,ludeskan Satu Rumah

Advetorial

KPUD Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 Mendatang Berlangsung Seru, Datangkan Artis Widi Nugroho

Berita

Selamat dan Sukses Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur

Berita

Ketua BK DPRD Muarojambi Sambut Kunker DPRD Tanjabtim

Advetorial

Bupati Safrial Harapkan Konsep New Normal Sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru

Berita

SAH Minta Pemerintah Daerah Waspada dan Aktiv Tekan Penyebarluasan Covid-19

Berita

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sidangkan Terdakwa Via Online, Ini Pesan Ketua